Connect with us

Seruyan

Anggota KSU Makmur Sejahtera Pematang Limau Pertanyakan Pengelolaan Koperasi

Perwakilan anggota KSU Makmur Sejahtera Desa Pematang Limau, saat berdialog dengan Bagian Ekonomi Setda Seruyan, Senin (18/2/2019). Foto | Kalteng Independen

Foto | Kalteng Independen

KUALA PEMBUANG – Puluhan anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Makmur Sejahtera Desa Pematang Limau Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah, mempertanyakan pengelolaan koperasi dan status keanggotaan mereka. Pasalnya, sejak berdiri, mereka belum pernah menerima laporan pengelolaan koperasi dan anggota tidak memiliki kartu anggota koperasi sebagai legallitas keanggotaan sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 188.45/393/2015 dan SK Bupati Nomor 500/340/EK/II/2018.

Senin (18/2/2019) kemarin, perwakilan 80 anggota KSU Makmur Sejahtera mendatangi Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) di Kantor Bupati Seruyan, guna mempertanyakan kejelasan soal koperasi dan status keanggotan mereka di KSU Makmur Sejahtera. Di Bagian Ekonomi, perwakilan warga mengemukakan sejumlah persoalan koperasi dengan Kepala Sub Bagian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alek Sudiono yang ditemani Kepala Sub Bagian Produksi Ashadi.

“Kami punya ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang dibuat oleh koperasi, tapi isinya nol rupiah, sampai saat ini kami juga tidak pernah memegang kartu keanggotaan,” kata Isul, salah satu perwakilan warga.

Salah satu tuntutan mereka, Ketua KSU Makmur Sejahtera lebih, terbuka dan transparan mengenai pengelolaan koperasi. Karena selama ini pihaknya tidak mengetahui sejauh mana perkembangan koperasi tersebut. Begitu juga dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang semestinya dihadiri oleh seluruh anggota koperasi.

“Apakah RAT itu pernah ada atau bagaimana, saya juga tidak tahu karena tidak pernah disampaikan kepada kami,” terangnya.

Disisi lain, pihaknya juga telah berkonsultasi dengan pihak kepolisian guna memberikan laporan terkait pengelolaan koperasi tersebut.

Dalam surat permohonan 80 anggota tersebut pada poin 9, tertanggal 26 November 2018 disebutkan, bahwa sesuai dengan pasal 30 ayat 1 poin d, Undang-Undang (UU) 25/1992 Tentang Perkoperasian berbunyi, Pengurus bertugas mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, sesuai dengan Pasal 26 ayat 2, Rapat anggota untuk mengesahkan  pertanggungjawaban pengurus di selenggarakan paling lambat  6 bulan setelah tahun buku lampau.

Dan pasal 36 ayat 2 yang berbunyi, Pengawas bertanggungjawab kepada rapat anggota, sesuai dengan pasal 39 ayat 1 poin b yang menegaskan Pengawas koperasi bertugas membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Merujuk pasal 25 UU 25/1992 Tentang Perkoperasian bahwa rapat anggota berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas mengenai pengelolaan koperasi.

Surat tersebut ditembuskan kepada Bupati, Ketua DPRD, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Camat Seruyan Hilir, Kapolsek Seruyan Hilir, Penjabat (Pj) Kades Pematang Limau, Avalis dari PT Rimba Harapan Sakti (PT RHS) Wilmar Group atas nama Juatko dan Setiyo Budi.

Sementara itu, mewakili Pemerintah Ashadi menyampaikan, pihaknya bersikap netral terkait persoalan di intern KSU Makmur Sejahtera.

Ashadi bahkan sempat melakukan sambungan telepon dengan salah satu pengurus koperasi itu guna mengklarifikasi beberapa persoalan yang dikemukakan anggota.

Permerintah katanya, siap memfasilitasi mediasi antara pengurus dengan anggota KSU Makmur Sejahtera, apabila hingga awal Maret 2019 nanti belum ada kejelasan mengenai persoalan tersebut.

Ashadi juga berharap, persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan baik-baik dalam musyawarah secara kekeluargaan. (Tim KI/KI-02)

More in Seruyan