Connect with us

Pendidikan

Kades Yang Tak Selesaikan LPj, Bakal Gigit Jari

Kepala Desa (Kades) yang tidak bisa menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Keuangan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 dipastikan akan kesulitan mengakses ADD di tahun berikutnya.

KEPALA DINAS Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Seruyan, Dibel. Foto | Kalteng Independen

KUALA PEMBUANG – Kepala Desa (Kades) yang tidak bisa menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Keuangan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2018 dipastikan akan kesulitan mengakses ADD di tahun berikutnya atau tahun 2019.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Dibel, Jumat (21/12/2018) mengemukakan, hingga saat ini atau memasuki bulan Desember 2018, belum seluruh desa yang sudah menyelesaikan laporan keuangannya.

“Laporan ADD ini ada desa yang masih tahap kedua, ada juga yang sudah tahap ketiga atau terakhir, tergantung desa nya, karena pencairan ADD ini tergantung dengan desa itu sendiri, kalau mereka (Desa) membuat laporannya cepat, ya cepat juga cairnya,” ujarnya.

Dibel menjelaskan, apabila desa tidak mencairkan ADDnya,  maka tidak ada anggaran pembangunan di desa tersebut untuk tahun berikutnya dan menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SIlpa) yang akan dikembalikan ke kas daerah.

Saat ini, setiap desa menyampaikan laporan keuangan dana desa melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).  Laporan keuangan sistem online tersebut, apabila laporannya tidak lengkap maka, laporan keuangannya akan langsung ditolak oleh sistem di aplikasi.

“Jadi laporan keuangan desa itu tidak bisa dibuat misalkan nyoba-nyoba dulu atau mengarang-ngarang, pasti akan langsung ditolak dengan sendirinya oleh sistem,” Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Dibel.

Selain itu, sistem Siskeudes juga akan melakukan penolakan apabila ada kesalahan dalam memasukkan realisasi item anggaran atau kesalahan memasukkan anggaran yang peruntukkannya tidak sesuai.

“Contoh, desa menganggarkan untuk honor guru SD atau SMP, walaupun ssebenarnya desa sangat membutuhkan guru karena kekurangan guru, lalu desa membuat rekening. Nah, pada saat mereka meng-input Lpj nanti pasit langsung ditolak, karena di desa itu kewenangan pembiayaan itu hanya sampai Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). langsung ditolak oleh sistem, artinya itu keluar dari rambu-rambu,” paparnya.

“Selain itu, misalkan biaya perjalanan dinas di desa melebihi 20 persen, maka juga akan ditolak oleh sistem karena tidak memenuhi ketentuan,” jelasnya.

More in Pendidikan