Connect with us

Tambun Bungai

Firdaus Cs Menanti Keputusan Tim Penyelesaian Sengketa Pemkab Seruyan

PERSOALANNYA TELAH DILAPORKAN KE GUBERNUR KALTENG

MEDIASI terkait sengketa lahan antara M Firdaus cs, dengan PT Gawi Bahandep Sawil Mekar [GBSM] di Ruang Rapat Asisten, Kamis [4/7/2019]. Rapat yang difasilitsi Tim Penyelesaian Sengketa Pemkab Seruyan tersebut dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda, Djainu'din Noor. Foto | Kalteng Independen

KUALA PEMBUANG – Firdaus Cs sedang menunggu kepastian Tim Penyelesaian Sengketa lahan Pemerintah Kabupaten [Pemkab] Seruyan Kalimantan Tengah [Kalteng]. Pasalnya, sejak bersengketa dengan Perusahaan Besar Swasta Kelapa Sawit [PBS KS] PT Gawi Bahandep Sawit Mekar [PT GBSM] Kecamatan Seruyan Hilir dan telah di mediasi ditingkat desa, kecamatan hingga Kabupaten.

Tim penyelesaian sengketa yang terdiri dari gabungan beberapa Satuan Organisasi Perangkat Daerah [SOPD] tersebut diharapkan mampu menyelesaikan sengketa lahan yang luasannya hanya 130 hektar itu.

Dokumen Kalteng Independen, mediasi antar Firdaus cs dan PT GBSM telah berjalan selama 7 kali dan berlangsung sejak tahun 2016-2017 silam.

Baru-baru ini, kembali dilakukan mediasi terkait sengketa lahan antara M Firdaus cs, dengan PT Gawi Bahandep Sawil Mekar [GBSM], Kamis [4/7/2019] di Ruang Rapat Asisten, Sekretariat Daerah [Setda] Kabupaten Seruyan, yang dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Djainu’din Noor menghasilkan sejumlah keputusan.

Diantaranya, Tim meminta pihak perusahaan menyampaikan hasil kesepakatan rapat pada tanggal 24 Mei 2017 [mediasi ke-7] agar pihak PT GBSM menyampaikan dokumen ganti rugi.

PT GBSM menunjukkan Dokumen Ganti rugi lahan, sayangnya dalam mediasi tersebut  pihak PT GBSM belum memperlihatkan dokumen ganti rugi yang asli.

Diakhir acara mediasi, berdasarkan notulen rapat, masing-masing pihak [M Firdaus cs dan PT GBSM], menerima salinan fotokopi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan berupa dokumen ganti rugi lahan milik PT GBSM kepada Firdaus cs, untuk ditelaah dan dipelajari agar dipahami status ganti rugi lahan yang disengketakan.

Setelah dipelajari, agar Firdaus cs, dapat memohonkan untuk mengagendakan rapat selanjutnya. Agenda disampaikan kepada Femenntah Daerah Kabupaten Seruyan minimal tiga hari sebelum pelaksanaan rapat. dan Pemerintah Daetah Kabupaten Seruyan segera mengagendakan hal dimaksud.

Seperti diketahui, lahan yang di sengketa-kan milik Pak Tani cs [M Firdaus Cs Penerima Kuasa] tersebut, dulunya wilayah Natai Lawari yang merupakan tempat berladang Pak Tani cs antara tahun 2006-2007.

Sebelum mencuat kepermukaan, persoalan tersebut telah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan pihak perusahaan. Jika diakumulasikan dengan masa tanam usia kelapa sawit di areal sengketa, saat ini kelapa sawit di area tersebut telah berusia sekitar 10 tahun.

Gubernur Kalteng Dorong Penyelesaiannya Paling Lama Tiga Bulan

Persoalan tersebut juga telah dibawa langsung M Firdaus cs ke tangan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran saat berkunjung ke kantor Wahana Lingkungan Hidup [Walhi] Kalteng, Jumat [28/6/2019] pagi.

Firdaus bersama sejumlah temannya bahkan berdiskusi langsung dengan orang nomor satu di Provinsi Kalteng tersebut.

GUBERNUR Kalimantan Tengah Sugianto Sabran saat berkunjung ke kantor Wahana Lingkungan Hidup [Walhi] Kalteng, Jumat [28/6/2019] pagi. Foto | Kalteng Independen

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, Dimas Nuvian Hartono menyatakan, ada lima kasus yang disampaikan ke Gubernur Sugianto Sabran terkait konflik lahan dan pertambangan. 5 kasus itu berada di daerah Kabupaten Kotawaringin Timur [Kotim], Kapuas, Barito Timur, Seruyan dan Katingan.

“Beliau [Gubernur] tadi mengatakan dalam kurun waktu 1 – 3 bulan, lima kasus yang sudah kita dorong ini bisa terselesaikan dengan baik,” paparnya.

“Harapannya kasus-kasus yang sudah kami analisa dan kami buat kronologinya dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi,” jelasnya. Tim KI/KI-01

More in Tambun Bungai