Connect with us

Seruyan

Ini Penjelasan Bupati Seruyan Terkait Temuan dan Opini WDP BPK RI Kalteng

BUPATI SERUYAN Yulhaidir menyerahan SK Marbut (Pengurus masjid), Wakil Ketua DPRD Norhasan, Anggota DPRD Hadinur, saat buka puasa bersama sekaligus bersilaturahmi dengan warga Asam Baru Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah. Ini adalah kunjungan pertama Bupati dan Wakil Bupati Seruyan sejak dilantik September 2018 lalu. Foto | Kalteng Independen.

KUALA PEMBUANG – Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Provinsi Kalimantan Tengah di Kabupaten Seruyan yang berimbas dengan menurunnya opini keuangan Pemkab Seruyan tahun 2018 dijelaskan Bupati Seruyan Yulhaidir.

Yulhaidir mengatakan, terkait dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK -RI) Kalimantan Tengah yang turun satu tingkat dari tahun sebelumnya yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Predikat WDP Itu adalah opini BPK RI Kalteng di tahun2018, sebelum kami dilantik atau sebelum kami menjabat Bupati dan Wakil Bupati, ini perlu diluruskan. Karena itu (Penurunan peringkat) pekerjaan sebelum kami,” kata Bupati yang dikenal karena sikapnya yang merakyat tersebut saat bersilaturahmi dengan warga Asam Baru Kecamatan Danau Seluluk, Kabupaten Seruyan pekan lalu.

Acara silaturahmi yang dirangkai dengan buka puasa bersama warga Asam Baru tersebut juga dihadiri Wakil Bupati Seruyan Hj Iswanti, Wakil Ketua DPRD Norhasan bersama beberapa anggotanya, unsur Muspika Kecamatan, Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dilingkup Pemkab Seruyan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Ketua TP PKK yang juga istri Bupati Seruyan, Fauziah Yulhaidir.

WAKIL BUPATI Seruyan Hj Iswanti bersama Bupati Yulhaidir, Ketua DPRD Ahmad Ruswandi menyerahkan bantuan peralatan nelayan berupa mesin kepada kelompok nelayan di Kecamatan Danau Seluluk. Foto | Kalteng Independen

Yulhaidir melanjutkan, meskipun opini BPK RI Kalteng tersebut tidak terjadi di masa kepemimpinannya, namun dia menegaskan tidak akan melakukan intervensi atas persoalan tersebut.

Terkait temuan hasil audit BPK RI Kalteng mengenai pengerjaan proyek peningkatan dan pengaspalan jalan dari Kuala Pembuang menuju Pelabuhan Laut Segintung Kecamatan Seruyan Hilir dengan total nilai kurang lebih Rp40 miliar. Pada awalnya mega-proyek menuju pelabuhan laut tersebut pembangunannya direncanakan sepanjang 21 kilometer, kemudian dengan berbagai pertimbangan teknis mengalami eskalasi (Pembahan volume) sehingga, pembangunan jalan yang dapat dibangun kurang lebih 11 kilometer.

Eskalasi proyek yang pengerjaannya ditangani oleh kontraktor yang sebelumnya juga pernah bersengketa dengan Pemkab Seruyan tersebut kemudian menjadi temuan BPK RI Kalteng dengan nilai hampir Rp7 miliar.

“Kenapa terjadi eskalasi? karena pertimbangannya jalan tersebut merupakan jalan menuju pelabuhan maka, dibutuhkan konstruksi jalan yang kuat dan lebar. jadi kualitasnya harus bagus,” kata Yulhaidir.

Terkait temuan itu tambah Bupati, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Seruyan masih belum bisa menerima hasil audit dan meminta untuk membentuk tim independen guna melakukan audit khusus mengecek hasil temuan BPK RI Kalteng.

Dari penjelasan pejabat PUPR Seruyan kepada Bupati, pengerjaan jalan Kuala Pembuang – Segintung dinilai sudah sesuai dengan Juknis (Petunjuk Teknis) pengerjaan, RAB (Rencana Anggaran Biaya), maupun dokumen eskalasi-nya.

“Namun demikian, BPK RI berpendapat lain, itulah yang belum ada titik temu dengan BPK RI, saya juga tanyakan ke dinas PUPR, apakah yakin dengan temuan itu? bahwa mereka (Dinas PUPR) belum bisa menerima temuan yang nominalnya hampir Rp7 miliar itu,” terangnya.

“Kami bertanggungjawab dengan data-data yang kami miliki, katanya begitu,” kata Bupati, mengutip penjelasan pejabat di dinas PUPR Seruyan. Tim KI/KI-02

Tinggalkan Komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Seruyan