Connect with us

Seruyan

Kesbangpol Seruyan Serahkan LHP Bantuan Keuangan Parpol

SEKDA Haryono, Kaban Kesbangpol Seruyan Harta Sima, narasumber ketika memimpin acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan [LHP] bantuan keuangan Partai Politik [Parpol] serta Sosialisasi Badan Hukum bagi Ormas dan LSM Kabupaten Seruyan tahun 2019 di Kabupaten Seruyan, di Aula Badan Kesbangpol Seruyan, Selasa [9/7/2019]. Foto | Fendi/Kalteng Independen

KUALA PEMBUANG – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah [Kalteng] menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia [LHP BPK RI] bantuan keuangan Partai Politik [Parpol] di Kabupaten Seruyan, yang berlangsung di Aula Badan Kesbangpol Seruyan, Selasa [9/7/2019].

Kegiatan yang juga dirangkai dengan acara Sosialisasi Badan Hukum bagi Ormas dan LSM Kabupaten Seruyan tahun 2019 tersebut dihadiri sejumlah organisasi kemasyarakatan [Ormas], Lembaga Swadaya Masyarakat [LSM] serta Satuan Organisasi Perangkat Daerah [SOPD] dilingkup Pemkab Seruyan tersebut dibuka Sekretaris Daerah [Sekda] Haryono.

Ketua Panitia Hartasima menyatakan, kegiatan penyerahan LHP bantuan keuangan partai politik dan sosialisasi badan hukum bagi organisasi kemasyarakatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan dan keterampilan pengurus partai politik yang ada kabupaten Seruyan dalam hal pengajuan, penyerahan, dan laporan penggunaan bantuan keuangan serta membangun persamaan persepsi dan pemahaman partai politik atas kesesuaian LPj bantuan keuangan yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang berlaku dari LHP BPK RI.

“Selain itu kita juga ingin meningkatkan kesadaran Ormas dan LSM di kabupaten Seruyan akan pentingnya badan hukum bagi sebuah organisasi,” terangnya.

PESERTA acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan [LHP] bantuan keuangan Partai Politik [Parpol] serta Sosialisasi Badan Hukum bagi Ormas dan LSM Kabupaten Seruyan tahun 2019 di Kabupaten Seruyan, di Aula Badan Kesbangpol Seruyan, Selasa [9/7/2019]. Foto | Fendi/Kalteng Independen

Sementara, Bupati Seruyan Yulhaidir melalui Sekda Haryono saat membuka acara tersebut mengemukakan, kepada partai politik yang memiliki kursi di legislatif kabupaten Seruyan akan menerima LHP bantuan keuangan partai politik dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia [BPK RI]. Hal iitu katanya, sebagai tolak ukur partai politik dari Peraturan Pemerintah [PP] nomor 1/2018 tentang perubahan kedua atas PP nomor 5/2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri [Permendagri] nomor 36/2018 tentang tata cara penghitungan, penganggaran dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan parpol, apakah bantuan keuangan yang diterima sudah dikelola sesuai aturan yang berlaku.

“Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan  UUD 1945,” terangnya.

Lalu, mengapa Ormas dan LSM perlu melakukan pendaftaran pada instansi pemerintah yang berwenang. hal ini sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi [MK] nomor 82/PUU-XI/2013, yang menegaskan, Ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapatkan pelayanan dari pemerintah.

“Jadi jelas kepada Ormas dan LSM yang ada, pentingnya melakukan pendaftaran untuk mendapatkan pengesahan badan hukum,” paparnya. Tim KI/KI-01

Tinggalkan Komentar

More in Seruyan