Connect with us

Headline

KPK Selidiki Pelabuhan Segintung, 12 Saksi Diperiksa

VIEW Pelabuhan laut teluk Segintung, Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah. Foto | Kalteng Independen

KUALA PEMBUANG – Jumat (23/8/2019) pekan lalu, sejumlah anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) mengunjungi Kabupaten Seruyan secara diam-diam.

Informasi yang didapat Kalteng Independen di lapangan menyebutkan, kedatangan KPK ke Seruyan guna melakukan penyelidikan kasus pelabuhan laut teluk Segintung, Kuala Pembuang Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah. 

Disebutkan, setidaknya 12 pejabat penting di kabupaten berjuluk ‘Gawi Hatantiring’ diperiksa soal pembangunan pelabuhan yang digadang gadang sebagai pelabuhan Crude Palm Oil [CPO] terbesar se Asia Tenggara tersebut.

Dikonfirmasi Kalteng Independen, sejumlah pejabat Seruyan mengaku belum mengetahui kedatangan KPK ke Seruyan, Kepala Bagian Hukum (Kabag Hukum) Sekretarian Daerah (Setda) M Hasan dikonfirmasi Senin [26/8/2019] tidak memberikan berkomentar lebih jauh. 

“Kami kurang mengetahui karena belum mendapat surat resmi, kami bisa bicara kalau ada surat resmi, sampai saat ini pun kami belum mendapatkan suratnya,” kata Hasan singkat. 

Dia pun menyarankan, agar sebaiknya Kalteng Independen mengonfirmasi kebenarannya ke Asisten I yang membawahi bidang hukum. 

Sementara, Asisten I, Nomo Koeswoyo dikonfirmasi belum mengetahui perihal kedatangan komisi antirasuah itu ke Seruyan.

Terpisah, Sekda Seruyan Haryono dikonfirmasi Sabtu [24/8/2019], membenarkan jika KPK telah berada di Seruyan. 

“Sudah ada di Seruyan mas,” ujarnya. 

Haryono menjelaskan, ada 12 saksi yang dipanggil soal kasus megaproyek yang dianggarkan secara multiyears tersebut. 

Menurutnya, kasus yang diperiksa KPK adalah kasus Segintung Tahun 2012 lalu.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil pemeriksaan khusus [Riksus] terbaru dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia [BPK-RI] yang dirilis pada 23 Desember 2014 lalu, BPK RI menemukan dugaan kerugian Negara sebesar Rp20 miliar.

Temuan sebesar Rp20 miliar tersebut, karena BPK RI menilai ada beberapa poin eskalasi kegiatan yang tidak dapat diakui. Tim KI/KI-02

Tinggalkan Komentar

More in Headline