Connect with us

Headline

PT SLM Diduga Garap Kawasan Hutan dan Cemari Danau Sembuluh

PALANGKA RAYA – Save Our Borneo [SOB] dan Wahana Lingkungan Hidup [Walhi] Kalimantan Tengah, menduga Perusahaan Besar Swasta Kelapa Sawit [PBS KS] PT Salonok Ladang Mas [SLM] Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah, menggarap kawasan hutan dan mencemari Danau Sembuluh.

SOB dan Walhi juga mensinyalir, anak usaha Union Sampoerna Triputra Persada [USTP], telah menggarap lahan dan menanam sawit di luar Hak Guna Usaha [HGU] miliknya. Setidaknya ada ribuan hektar lebih kebun sawit yang ditanam diluar HGU hingga ke bibir Danau Sembuluh yang sebagian besar wilayah tersebut adalah kawasan Hutan Produksi [HP].

Dugaan itu muncul berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Save Our Borneo [SOB] Bersama Walhi Kalimantan Tengah terhadap data perizinan dan aktivitas PT SLM di lapangan.

Pembabatan Hutan Oleh PT. SLM di Daerah Batu Gadur, Foto: SOB
Pembabatan Hutan Oleh PT. SLM di Daerah Bukit Batu Gadur, Danau Sembuluh- Seruyan Foto: Save Our Borneo

“Dari hasil analisis tumpang susun [Overlay] terhadap peta perizinan PT SLM dengan peta kawasan hutan Kalimantan Tengah. PT SLM diduga membangun kebun kelapa sawit diluar HGU miliknya seluas 1.484,3 hektar yang terdiri dari kawasan hutan fungsi produksi seluas 803.63 ha dan Areal Penggunaan Lain [APL] seluas 680,67 hektar,” tulis SOB dan Walhi dalam press releasenya, Rabu [29/5/2019].

Selain itu, informasi dari masyarakat setempat, perusahaan tersebut juga diduga mengalirkan limbah Pabrik Kelapa Sawit [PKS] miliknya ke Danau Sembuluh. Pembuangan limbah itu diduga dilakukan melalui beberapa anak sungai yang terkoneksi langsung dengan kolam penampungan limbah PKS, seperti Sungai Garunggang dan sungai Tatawe yang bermuara di Danau Sembuluh.

Pada tahun 2010, masyarakat Desa Sembuluh I dan II pernah memprotes dan menghentikan kegiatan pembangunan PKS oleh PT SLM, dikarenakan pembanguan PKS tersebut tidak sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan [AMDAL] dan berpotensi mengancam kelestarian lingkungan dan ekosistem Danau Sembuluh.

Meskipun baru-baru ini pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup [DLH] Seruyan telah melakukan peninjauan lapangan terhadap dugaan pencemaran Danau Sembuluh, namun kami meragukan independensi peninjauan tersebut.

Pasalnya, DLH tidak melibatkan masyarakat dan tidak membuka hasil analisis laboratoriumnya. Karena sampai saat ini, masyarakat di sekitar danau banyak menyatakan jika air Danau Sembuluh telah berubah warna, bau, dan rasa.
Selanjutnya, terkait dengan konflik lahan antara masyarakat dengan PT SLM masih terus terjadi akibat klaim sepihak dari PT SLM dengan dasar sudah memiliki HGU. Padahal, menurut keterangan masyarakat setempat lahan-lahan tersebut kebanyakan belum pernah dilakukan pembebasan dan ganti rugi kepada pemilik lahan. Walaupun ada ganti rugi, sebagian besar masyarakat telah dengan terpaksa melepaskan lahannya karena sudah terlanjur di garap oleh PT SLM terlebih dahulu, sehingga masyarakat tidak memiliki posisi tawar untuk mempertahankan lahannya.

“Persoalan-persoalan tersebut sekarang ini menjadi semakin parah, ketika perusahaan melibatkan oknum aparat saat menghadapi protes dari masyarakat bahkan tidak sedikit masyarakat yang diintimidasi dan di kriminalisasi karena mempertahankan hak-hak mereka,” ungkapnya.

Dari hasil monitoring, SOB dan Walhi Kalimantan Tengah telah melaporkan sejumlah temuan dugaan pelanggaran-pelanggaran serta tindak kejahatan Kehutanan tersebut ke Direktorat Jendral Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [Dirjen Gakkum KLHK] dan Kantor Staf Kepresidenan [KSP] di Jakarta.

“Dengan telah disampaikanya laporan-laporan tersebut kami berharap, pertama, agar pihak Gakkum KLHK dan KSP dapat menindaklanjutinya sesuai dengan kewenangannnya dan mendorong untuk dilakukannya evaluasi izin sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden [Inpres] Nomor 8 Tahun 2018,” katanya lagi.

Kedua ujarnya, Pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas izin-izin yang telah dikeluarkannya dengan tidak menutup mata atas kasus-kasus konflik agraria yang ditimbulkan akibat penerbitan izin-izin tersebut.

Ketiga, agar pemerintah daerah sesegeranya mengambil langkah serius untuk menertibkan PBS-PBS yang telah melakukan berbagai pelanggaran, mencemari dan merusak bantaran sepadan danau, sungai, anak sungai dan mata air dimana pun di wilayah provinsi Kalimantan Tengah ini, tidak hanya di Sembuluh. Kawasan Ekosistem Sembuluh hanyalah fragmen kecil dari perilaku buruk PBS sawit dan pembiaran oleh Pemerintah Daerah baik tingkat I maupun Tingkat II di Provinsi Kalimantan Tengah.

Keterangan lebih lanjut, SOB dan Walhi juga memaparkan historis keluarnya ijin PT SLM satu anak perusahaan Union Sampurna Triputra Persada [USTP] yang berkantor pusat di Jakarta tersebut.

PT SLM memperoleh persetujuan prinsip usaha perkebunan dari Kementerian Pertanian Cq. Direktur Jenderal Perkebunan pada 23 Desember 1994, melalui surat nomor HK. 350/E.5.836/12.94 tanggal 12 Desember 1994, seluas 12.000 hektar yang diperpanjang dengan surat Menteri Pertanian nomor HK. 350./E5.890/12.95 Tanggal 29 Desember 1995.

Pada tanggal 29 Desember 1994, PT SLM memperoleh izin lokasi melalui keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur nomor 1530.460.42 seluas ± 17.500 hektar atau [lebih luas 5.000 hektar dari persetujan prinsip usaha perkebunan].

Lalu, beberapa tahun kemudian tepatnya pada tanggal 26 Juli 1999, PT SLM memperoleh Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) dari Menteri Kehutanan dan Perkebunan nomor 580/Kpts/II/99 tentang pelepasan areal hutan seluas 112.949,52 hektar, yang terletak di kelompok hutan Danau Sembuluh Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur, Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit.

Setahun kemudian atau 12 Desember Tahun 2000, PT SLM memperoleh HGU dari Badan Pertanahan Nasional [BPN] melalui SK HGU nomor 63/HGU/BPN/2000 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Seluas 14.188,6 hektar.

Tiga tahun berselang [Setelah Seruyan memekarkan diri dari Kabupaten Kotawaringin Timur] pada tanggal 27 Februari 2003 BPN mengeluarkan Sertifikat HGU PT SLM. Tim KI/KI-02

Tinggalkan Komentar

More in Headline