Connect with us

Headline

Raker Dengan Pelaku Usaha Multisektor, Sepakati 12 Poin Penting Soal Kontribusi

Bupati Pimpin Raker Dengan Pelaku Usaha

Tinggalkan Komentar

BUPATI Kabupaten Seruyan Yulhaidir bersama Wakil Bupati Hj Iswanti, narasumber, memimpin Rapat Kerja (Raker) dengan pelaku usaha multisektor di Hotel Lumire & Convention Centre, Jakarta, Senin (28/1/2019). Foto | Stafsus Bupati Seruyan/Kalteng Independen

KUALA PEMBUANG – Bupati Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah, Yulhaidir bersama Wakil Bupati (Wabup) Iswanti memimpin langsung acara Rapat Kerja (Raker) dengan sejumlah pelaku usaha multi sektor yang beroperasi di wilayah Kabupaten Seruyan.

Pertemuan untuk menyepakati berbagai hal penting soal pembangunan di Kabupaten Seruyan itu digelar di Lumire Hotel & Convention Centre, Jakarta (28/1/2019).

Anggota DPRD Mohamad Gazali, Arrahman dan Muhammad Aswin, Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (Kemen ATR BPN), asosiasi perkebunan, pertambangan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sampit, sejumlah kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) juga tampak berbaur dengan undangan lainnya.

Puluhan koperasi plasma, Perusahaan Besar Swasta Kelapa Sawit (PBS KS), Pemegang Ijin Hak Pengusahaan Hutan (HPH), industri telekomunikasi, juga masuk dalam daftar undangan wajib diantaranya, Koperasi Citra Hanau, koperasi Usaha Bersama, Koperasi Sawit Bangkit, Koperasi Sawit Jaya, Koperasi Sawit Abadi, Koperasi Danau Alam Subur, Koperasi Usaha Mandiri, Koperasi Berkat Maju Bersama, Koperasi Karya Bersama, Koperasi Citra Asam Baru, Koperasi Tabiku Makmur, Koperasi Mitra Seruyan, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sampit, Badan Pengelola Perpajakan dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Seruyan,

Sementara dari PBS KS, PT Salonok Ladang Mas (PT SLM), PT Sawit Mas Nugraha Persada (PT SMNP), PT Musirawas Citra Harpindo, PT Sumur Pandan Wangi (PT SPW), PT Ciptatani Kumai Sejahtera, PT Sari Bumi Kusuma, PT Menthobi Sawit Jaya

Perusahaan HPH yang hadir yakni, PT Central Kalimantan Abadi (PT CKA), PT Erna Djuliawati (PT Erna), PT Hutanindo Lestari Raya Timber, PT Sarmiento Prakantja Timber (PT Sarpatim).

Dari Industri telekomunikasi ada, PT Tower Bersama, PT XL Axiata Tbk, BTS, PT Protelindo, PT Telkomsel, PT Indosat Tbk. dan PT Mitratel.

Pertemuan yang berlangsung sehari itu melahirkan sejumlah kesepakatan yang wajib dipatuhi. Ada 12 poin yang disepakati bersama oleh Pemkab Seruyan, KPP Pratama Sampit dan perusahaan perkebunan, pertambangan, perhutanan, telekomunikasi, kepelabuhanan dan koperasi plasma di wilayah Kabupaten Seruyan.

Merujuk pada nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Seruyan, PLN (Persero) Area Kalselteng, KPP Pratama Sampit dan pengusaha perkebunan, pertambangan dan perhutanan, telekomunikasi, ke-pelabuhanan dan koperasi plasma dalam rangka Raker Pemkab Seruyan dengan pelaku usaha di Kabupaten Seruyan, sesuai dengan peraturan dan prosedur administrasi yang berlaku, telah mencapai kesepakatan yang ditandatangi bersama.

  1. Para pengusaha sektor perkebunan, pertambangan, perhutanan, telekomunikasi dan Koperasi Plasma bersepakat dengan KPP Pratama Sampit, PT. PLN (Persero) Induk Wilayah Kalselteng dan Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk bersinergi dalam mengintensifkan dan mengoptimalkan semua sumber pendapatan daerah Kabupaten Seruyan dengan cara perusahaan menyampaikan data obyek pajak secara tertib dan benar serta memperhatikan periode pembayaran/pelunasan untuk setiap jenis pajak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
  2. Para pengusaha sektor perkebunan, pertambangan, perhutanan, telekomunikasi dan koperasi plasma, bersepakat dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sampit, dan Pemerintah Kabupaten Seruyan untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan Kabupaten Seruyan, tnhwa pihak pengusaha dan koperasi plasma yang beroperasi di wilayah Kabupaten Seruyan taat terhadap pembayaran pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
  3. Pihak Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan (P3), bersepakat akan menjalin kerjasama dengan Pemkab Seruyan dalarn hal wajib pungut pajak terhadap kontraktor atau pihak ketiga yang melaksanakan pekerjaan di perusahaan perkebunan, dan pertambangan seperti pajak catering dan pajak mineral logam dan batuan yang ada di wilayah Kabupaten Seruyan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.
  4. Pihak perkebunan, pertambangan, dan koperasi plasma bersepakat akan memberikan ijin kepada masyarakat untuk menggunakan akses jalan yang ada diareal / lahan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh perusahaan.
  5. Pihak perkebunan, pertambangan, perhutanan, dan koperasi plasma bersepakat, Wajib memberikan data potensi pajak dan retribusi secara berkala yang ada di area kebun ke Pemkab Seruyan melalui Badan Pengclola Perpajakan dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Seruyan, sebagai dasar untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah.
  6. Pihak perkebunan, pertambangan, perhutanan, telekomunikasi dan koperasi plasma bersepakat, akan memenuhi kewajiban membayarkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PHTB) setiap terjadi pemindahan hak atas tanah dan bangunan yang terjadi di Kabupaten Seruyan.
  7. Pengusaha sektor perkebunan, pertarnbangan, perhutanan, dan koperasi plasma bersepakat bahwa setiap melakukan kegiatan usaha di Kabupaten Seruyan wajib memiliki NPWP yang berlokasi di Kabupaten Seruyan, serta melakukan pemotongan, pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 21, dengan NPWP Sesuai dengan lokasi tempat usaha di Kabupaten Seruyan.
  8. Pengusaha sektor P3, bersepakat bahwa setiap kegiatan usaha di bidang perkebunan, pertambangan dan perhutanan di wilayah Kabupaten Seruyan wajib membayar dengan lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan, Pertambangan, dan Perhutanan (PBB-P3) untuk ketetapan pajak pada tahun berjalan.
  9. Pengusaha sektor telekornunikasi dan koperasi plasma bersepakat bahwa setiap kegiatan usaha di bidang perkebunan, telekomunikasi di Kabupaten Seruyan wajib membayar dengan lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdcsaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk ketetapan pajak pada tahun berjalan.
  10. Dalam kegiatan operasional angkutan hasil perkebunan, perhutanan dan pertambangan, kendaraan bermotor termasuk alat berat bersepakat menggunakan Plat Nornor Polisi Wilayah Kalimantan Tengah, wilayah Kabupaten Seruyan (KH-P).
  11. Dalam melakukan optimalisasi penerimaan pajak pusat dan daerah, pihak Kantor Pajak Pratama Sampit, dan Pemerintah Kabupaten Seruyan akan berkoordinasi dan bekerjasarna untuk melakukan penagihan.
  12. Pihak perkebunan, perhutanan dan pertambangan di Kabupaten Seruyan harus memprioritaskan tenaga kerja dari putra putri seruyan untuk diterima bekerja di perusahaan sesuai dengan kompetensi, pada saat rekrutmen tenaga kerja, sesuai dengan aturan daerah yang berlaku di Kabupaten Seruyan dan Undang Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003. (Tim KI/ KI-02)
BUPATI Kabupaten Seruyan Yulhaidir, Wabup Hj Iswanti, menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan atau Memorandum Of Undersanding (MoU) dengan pelaku usaha di sela rapat kerja di Hotel Lumire & Convention Centre, Jakarta, Senin (28/1/2019). Foto | Stafsus Bupati Seruyan/Kalteng Independen

Tinggalkan Komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Headline