Connect with us

Headline

Soal Perusahaan Sawit di Seruyan Yang Beroperasi Tanpa HGU, Ini Kata Kepala BLH Seruyan

Kepala BLH Seruyan Priyo Widagdo. Foto | Kalteng Independen

KUALA PEMBUANG – Perusahaan Besar Swasta Kelapa Sawit (PBS KS) tidak memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) yang beroperasi di Kabupaten Seruyan ditanggapi dingin oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Seruyan.

Seperti diketahui, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah Rawing Rambang mengatakan bahwa PT Binasawit Abadi Pratama (PT BAP) belum memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH).

Hal itu disampaikan Rawing Rambang, saat menjadi saksi di sidang lanjutan dugaan suap terhadap anggota DPRD Kalteng di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, pada Rabu (30/1/2019).

Dalam sidang itu, Wakil Direktur PT Sinar Mas Agro Resources and Technology (SMART) Edy Saputra Suradja, CEO PT BAP wilayah Kalteng Willy Agung Adipradhana, dan Manajer Legal PT BAP Teguh Dudy Syamsury Zaldy duduk sebagai terdakwa. 

Rawing mengklaim informasi itu ia ketahui dari pendalaman yang dilakukan lembaganya sendiri. Ia pun telah mengonfirmasi hal ini ke pihak PT BAP, dan dikatakan bahwa izin masih dalam proses. Padahal, dalam dakwaan yang dibacakan jaksa KPK dikatakan PT BAP telah beroperasi di Kalimantan Tengah sejak tahun 2006 atau selama 12 tahun.

“Kita sampaikan dan mereka sedang on process,” ungkap Rawing.

Terkait hal itu, menurut Priyo, meski tidak mengantongi perizinan, perusahaan tetap beroperasi dan pihak terkait seperti pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tidak mempermasalahkan.

“Kalau dibilang bermasalah, dari provinsi (Pemprov) dan pusat (Pemerintah pusat) sepertinya tidak mempermasalahkan, kan saat ini disana (Pemprov dan pusat) semua perijinannya,” kata Priyo Widagdo kepada Kalteng Independen, Senin (6/5/2019).

Apakah anak usaha Sinarmas Group yang tidak memiliki HGU tersebut juga melakukan pencemaran? Priyo-sapaannya-mengakui ada pencemaran yang diakibatkan oleh perusahaan tersebut. Namun ada ambang batas tertentu mengenai pencemaran di Danau Sembuluh.

“Dari pusat dan provinsi tidak masalah (Pencemaran limbah), kita juga rutin mengecek kualitas air disana (Danau Sembuluh) ,” singkatnya. Tim Ki/KI-02

Tinggalkan Komentar

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

More in Headline